Bagus Adhi Mahendra: Mal Pelayanan Publik Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

29-03-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke MPP Kota Denpasar Provinsi Bali, Selasa (29/3/2022). Foto : Oji/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. MPP ini juga membantu mempercepat proses birokrasi bagi masyarakat yang akan membuka usaha. Dengan admistrasi perijinan yang tertib diharapkan mampu meningkatkan percepatan ekonomi di daerah tersebut.

 

"Saya memberikan apresiasi kepada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar, semangat membangun MPP ini untuk mempercepat proses birokrasi dan pembelajaran bagi masyarakat agar mereka tertib admistrasi, lengkap data kependudukan dan data usaha. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar sejak kehadiran MPP ini diharapkan terus meningkat," ungkap Bagus Adhi usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke MPP Kota Denpasar Provinsi Bali, Selasa (29/3/2022).

 

Politisi Partai Golkar ini menambahkan kehadiran MPP di Kota Denpasar terkait upaya pemerintah daerah mewujudkan kemudahan pelayanan pajak, sertifikat dan admistrasi lainnya. Di masa pandemi covid-19 saat ini memang ada beberapa persoalan yang harus dikomunikasikan karena di MPP Ini menggabungkan beberapa kementerian dan lembaga dalam satu atap. Contoh di perpajakan, Dirjen Pajak mengeluarkan kebijakan pelayanan pajak online ini perlu ada semangat yang sama dengan tujuan mempercepat pelayanan.

 

"Saya berharap ditingkatkan lagi komunikasi antara kementerian dan lembaga terkait kebijakan pelayanan di MPP Kota Denpasar ini sehingga model pelayanan satu atap yang efektif dan efisien bisa terus berkembang dengan mengedepankan prinsip satu sikap satu kebijakan," tandas Legislator Dapil Bali ini.

 

Menurut data World Bank dalam kurun tiga tahun terakhir, peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) masih menempati rangking 73 dari 190 negara. Maka dari itu Presiden Joko Widodo dalam tahun 2021-2022 menargetkan masuk ke rangking dibawah 40. "Terkait target tersebut pemerintah telah mengupayakan berbagai cara, agar rangking kemudahan bisnis meningkat sesuai target pemerintah. MPP ini untuk mewujudkan Indonesia yang maju, modern dan sejahtera," pungkasnya. (oji/aha)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...